Bandar Laksamana, 24 Oktober 2024 – Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan sosialisasi mengenai pendataan perkebunan sawit rakyat dan Dana Bagi Hasil Sawit di kantor camat Bandar Laksamana. Kegiatan ini dibuka oleh Pjs. Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Ersan Saputra TH, Camat Bandar Laksamana, Ade Suwirman, serta Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi dan dan Kepala BPKH Wilayah 19, Fernando Sinabutar.
Dalam sambutannya, Pjs. Bupati menekankan pentingnya data yang valid untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan mengatasi isu-isu negatif seputar industri perkebunan. Ia menjelaskan bahwa pendataan ini akan mempermudah penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B) serta membantu pengembangan kebun sawit rakyat yang sesuai dengan tata ruang Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Kabupaten juga meluncurkan program "Perkebunan Jempol" yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan perkebunan, termasuk program peremajaan sawit rakyat dan bantuan sarana. Dinas Perkebunan akan membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen yang diperlukan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan dan pengembangan sektor perkebunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Kepala Dinas Perkebunan, Mohammad Azmir, menambahkan bahwa pendataan yang dilakukan bukan hanya sekadar pencatatan angka, tetapi juga sebagai upaya untuk memetakan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh petani sawit. "Dengan data yang akurat, kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Azmir juga mengungkapkan harapannya agar seluruh petani sawit dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan ini. "Kami ingin memastikan bahwa setiap pekebun terdata dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan akses terhadap program-program bantuan dari pemerintah. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di sektor perkebunan," tambahnya.
Dia menekankan bahwa keberhasilan sosialisasi ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, serta dukungan semua pihak dalam mendukung pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkalis.
Sesi narasumber diisi oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, yang membahas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk pendataan perkebunan. Supriadi menjelaskan bahwa DBH Sawit merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan, terutama bagi petani sawit rakyat. "Pengelolaan yang baik akan memastikan dana ini tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Kepala BPKH Wilayah 19, Fernando Sinabutar, kemudian menjelaskan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Fernando menekankan pentingnya pemetaan dan identifikasi lahan.
Acara ditutup dengan diskusi interaktif, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait program yang dilaksanakan. Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pembangunan.
