BENGKALIS - Bupati Bengkalis, Kasmarni, melakukan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk tahun anggaran 2025 di Wisma Daerah Sri Mahkota, pada Senin (13/1/2025).
Selain penyerahan DPA-SKPD, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan manajemen pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan baik. Tak kalah penting, kegiatan ini juga mencakup pencanangan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kasmarni berharap upaya "jemput bola" untuk mendapatkan dana pusat dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Bengkalis, yang dikenal sebagai Negeri Junjungan. Untuk itu, ia menantang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis agar lebih proaktif dalam mencari sumber pendanaan baru, khususnya dari pemerintah pusat. Dengan tambahan dana dari APBN, berbagai proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan lebih maksimal.
“Anggaran yang terbatas menuntut kita semua untuk kreatif dalam mencari sumber pendanaan tambahan. Apalagi pada 2026 mendatang, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Kasmarni.
Untuk itu, bupati perempuan pertama di Riau itu menginstruksikan kepala SKPD untuk melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait. Ia juga meminta agar SKPD menyiapkan data dan dokumen yang berkualitas serta meyakinkan agar Kabupaten Bengkalis dapat mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan yang sama, penghargaan predikat kepatuhan penyelenggaraan publik juga diserahkan. Anugerah tersebut mencakup beberapa peringkat, di antaranya, peringkat I diraih (97.78) diraih UPT Duri Kota, peringkat II diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (97.71), UPT Puskesmas Tanjung Medang (97.71), Dinas Pendidikan (97.71), peringkat III diraih Dinas Sosial (97.63), peringkat IV diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (97.19).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pimpinan DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, beserta anggota serta jajaran Forkopimda lainnya.
